Di era pemerintahan orde baru, peran humas atau pranata humas yang merupakan kepanjangan tangan dari departemen penerangan, sangatlah dominan. Hal ini sangat dirasakan apalagi menjelang pemilihan umum. Seluruh jajaran pranata humas "wajib" mencari massa untuk pemenangan partai penguasa saat itu, Golkar.
Namun, kondisi berbalik pada saat terjadinya reformasi pada tahun 1998, kepercayaan masyarakat pada pemerintah mencapai titik kritis, ditambah lagi saat pemerintahan dipimpin oleh Presiden Gus Dur, yang membubarkan departemen penerangan dan departemen sosial, secara otomatis kegiatan kehumasan terlihat lumpuh karena "rumah"nya digusur paksa karena dianggap sebagai "gudang"nya pendulang suara Golkar.
Kini peran humas dirasa diperlukan lagi guna menjalankan fungsi kehumasan sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga humas pemerintah seakan kembali "naik daun".
0 komentar:
Posting Komentar